"Sikap LBP layak kita hormati. Sikap demikian layak diikuti oleh pejabat-pejabat yang kinerjanya dinilai tidak becus di pemerintahan," kata Hendrawan lewat pesan singkat kepada detikcom, Minggu (18/7/2021). PT BESTPROFIT
Hendrawan mengatakan, sebelum era demokrasi, pernyataan maaf dari pejabat dan penguasa adalah tabu. Pemerintah kala itu, sebut Hendrawan, tidak bisa salah. BESTPROFIT
"The power holders can do no wrong. Sekarang tidak demikian. Maaf dari LBP berarti, apa yang dikerjakannya, belum sesuai harapan masyarakat, karena kompleksitas masalah yang dihadapi. Kompleksitas tersebut tidak bisa diatasi dengan perintah larangan saja," tutur Hendrawan.
Hendrawan menilai semua langkah pemerintah soal PPKM Darurat perlu didasari atas asesmen dan daya tahan ekonomi masyarakat. Birokrasi pemerintah, sebut Hendrawan, masih ribet hingga implementasinya kacau. Kemudian, Hendrawan menyinggung aksi Presiden Jokowi yang turun langsung bagi-bagi sembako beberapa waktu lalu.
"Birokrasi pemerintah untuk urusan perlindungan sosial masih seperti 'gerobak tua' yang sarat dengan keribetan, ketidakakuratan data, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Jadi asumsi bahwa program-program yang dijalankan itu berjalan baik, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan," imbuh Hendrawan.
"Presiden dan menteri yang harusnya cukup urus kebijakan sampai urus pembagian bansos, ini aneh dalam kacamata penyelenggaraan negara modern," terangnya.
Luhut Minta Maaf
Diberitakan sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Sebab, pelaksanaan PPKM Darurat yang telah berjalan dua pekan dinilai belum berjalan optimal.
"Sebagai Koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa dan Bali ini masih belum optimal," kata Luhut Pandjaitan dalam konferensi pers yang disiarkan langsung lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).
sumber detik
Komentar
Posting Komentar